96 total views, 1 views today

Magetan, Kpud-magetankab.go.id – KPU Kabupaten Magetan kini tengah mempersiapkan langkah-langkah guna Penghapusan Logistik Pemilu 2019. Langkah tersebut sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Penghapusan logistik yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur beserta KPU Kab/Kota se – Jawa Timur yang bertempat di Kantor KPU Kabupaten Tuban, Kamis (24/10/2019).

“Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif Dan Fasilitatif Non Keuangan Dan Non Kepegawaian Komisi Pemilihan Umum, bahwasanya Logistik Pemilu 2019 yang meliputi surat suara yang terpakai dan surat suara tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan) untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah berstatus INAKTIF 1 (satu) bulan setelah pelantikan. Hal ini dapat diartikan bahwa KPU sudah dapat melakukan penghapusan terhadap logistik Pemilu surat suara tersebut 1 (satu) bulan setelah pelantikan. Ujar Ketua KPU Kabupaten Magetan sekaligus Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik, Fahrudin.

Fahrudin menambahkan, tidak semua Logistik Pemilu 2019 akan dilakukan penghapusan. Surat suara yang dikategorikan sebagai Barang Milik Negara (BMN) berupa perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang termasuk arsip akan kami lakukan persiapan untuk dilakukan penghapusan. Selain itu kami juga mempersiapkan penghapusan BMN berupa dukungan perlengkapan lainnya yang sifatnya habis pakai yang meliputi sampul kertas, kotak suara, dan bilik suara. Sedangkan untuk BMN yang termasuk Arsip meliputi formulir-formulir Pemilu 2019 masih menunggu JRA-nya terpenuhi.

Saat ini KPU Kabupaten Magetan telah membentuk tim penilai Arsip sekaligus Tim Internal Pemusnahan/Penjualan dan akan mulai bekerja untuk melakukan inventarisasi, penilaian, survey harga pasar guna menentukan harga limit dan hal lainnya terkait penghapusan BMN. Persyaratan ini wajib dilengkapi untuk kemudian diajukan izin Pemusnahan Arsip kepada ANRI . Setelah terbit persetujuan Pemusnahan Arsip dari ANRI kemudian mengajukan permohonan izin Penghapusan BMN kepada Sekretaris Jenderal KPU RI dengan melampirkan persetujuan Pemusnahan Arsip dari ANRI. Selanjutnya setelah permohonan disetujui, KPU Kabupaten Magetan akan mengajukan permohonan Penjualan BMN kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pelayanan Lelang dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun. Ini proses yang sangat panjang tidak hanya cukup 1 atau 2 minggu, bahkan bisa memakan waktu 1 sampai 2 bulan. Oleh karena itu, maka perlu kiranya mempersipakan segalanya mulai dari sekarang. Imbuh pria Kelahiran Wonogiri tersebut.

BERSATU KITA MAJU, UPACARA HARI SUMPAH PEMUDA KE-91 KPU MAGETAN
PERINGATAN HARI SANTRI NASIONAL 2019