184 total views, 3 views today

Jakarta (kpud-magetankab.go.id) – KPU Magetan ikuti Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Terkait Tata Kelola Manajemen Gudang Logistik Pemilu dan Pemilihan yang digelar di Grand mercure hotel Jakarta (2-4/05/2018)

Pada sesi pertama pemaparan yang disampaikan Biro Logistik dan Biro Keuangan Setjen KPU, mendapat atensi yang besar dari para peserta khususnya ketika membahas tata cara permohonan pemindahtanganan maupun pemusnahan logistik sisa pilkada maupun pemilu.

“Penghapusan itu ada dua jenis barang, arsip dan non arsip. Untuk arsip (seperti surat suara, formulir, dan lainnya yang telah terpakai) yang sudah sampai masa retensi dapat mengusulkan penghapusan atau penjualan. Sementara non arsip (seperti perelengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya),” jelas Kabag Rumah Tangga KPU Achmad Syaifudin di Grand mercure Hotel Jakarta.

Ditambahkan bahwa proses permohonan pemindahtanganan maupun pemusnahan sudah dapat diajukan daerah-daerah yang tidak menyelenggarakan pilkada 2018. Sementara bagi daerah yang melaksanakan pemilihan maka prosesnya dilakukan sesudahnya.

Senada Kasubbag Inventaris KPU, Syaiful Bahri mengatakan bahwa permohonan pemindahtanganan maupun penghapusan barang sudah bisa dilakukan saat ini bagi daerah yang tidak melaksanakan pilkada 2018. Namun yang juga perlu diperhatikan menurut dia, adalah pengkkasifikasian barang yang hendak dipindahtangankan atau dihapus agar tertib dan terlaporkan dengan baik. “Seperti kotak suara, karena ada dua jenis yang ada didalam aplikasi persediaan dibedakan. Juga surat suara apakah bekas pakai pemilihan gubernur, walikota, bupati atau pemilu,” tutur Syaiful.

Syaiful juga mengingatkan bahwa target KPU hingga Desember 2018 persoalan barang yang akan dipindahtangankan atau dihapus bisa tuntas. Ini dilakukan untuk kebaikan para penyelenggara baik dipusat maupun daerah. “Sehingga beban kita menyusun laporan keuangan berkurang,” ucapnya.

Ketua KPU RI Arief Budiman dalam sambutannya menyampaikan Tata kelola logistik pemilu menjadi sangat penting dalam menjaga kedaulatan rakyat. Sebab didalam logistik tersimpan kepercayaan masyarakat yang akan memberikan hak pilihnya melalui surat suara dan formulir.

KPU mempunyai kewajiban memproduksi, mendistribusikan, dan menyimpan logistik pemilu dengan baik, terutama logistik pemungutan suara. Apabila KPU tidak mengelolanya dengan baik, akan menimbulkan masalah dikemudian hari.

“Logistik pemilu memiliki makna kandungan substansi yang luar biasa untuk mengkonversi surat suara pemilih menjadi kursi yang diduduki oleh pemimpin dan wakil rakyat. Untuk itu, kedaulatan rakyat sebagian ada di tangan kita dengan kewajiban mengelola dan menjaga dengan baik,” tutur Arief di depan peserta bimtek gelombang III dari 9 KPU Provinsi dan 174 KPU kabupaten/Kota.

Arief juga menekankan pentingnya ketelitian atas warna identitas partai politik (parpol) yang harus sesuai, kertas surat suara yang selalu dalam kondisi baik (tidak robek, berlubang), distribusi yang tidak salah alamat dan jumlah tepat, serta kemudian setelah pemungutan suara selesai dikembalikan untuk disimpan dengan baik.

“Hati-hati juga dengan sewa gudang logistik, jangan sampai terjadi lagi seperti di salah satu daerah di Papua. Harga sewa yang mahal, sehingga KPU kesulitan dan telat membayarnya, saat dibuka isi gudang sudah hilang, dijual oleh pemiliknya. Ini penting, karena logistik pemilu yang belum waktunya dimusnahkan, apabila hilang bisa kena pidana,” jelas Arief yang juga sempat membidangi divisi logistik

BIMTEK SITUNG KPU MAGETAN
PENGUMUMAN DEBAT PUBLIK KEDUA,MASYARAKAT DIMOHON MEMBERI MASUKAN